PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESTRUCTIVE FISHING OLEH PPNS PERIKANAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat)

Nindy Putri Nnur, Efendi (2021) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESTRUCTIVE FISHING OLEH PPNS PERIKANAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (101kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
	Text (Skrpsi Full Text) Skrpsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing merupakan proses vital yang menentukan tegaknya supremasi hukum di bidang kelautan dan perikanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Proses penyidikan Pada tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik TNI-AL dan Penyidik Polri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Pada tahun 2017-2020 PPNS Perikanan DKP Sumbar telah menangani kasus destructive fishing sebanyak 7 kasus. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus destructive fishing, PPNS Perikanan Sumbar tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing di wilayah perairan laut Sumbar? 2. Bagaimana koordinasi antar penyidik perikanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing di wilayah perairan laut Sumbar? 3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing di wilayah perairan laut Sumbar? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana destructive fishing dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali perbedaan yang diatur oleh undang-undang. 2. Koordinasi antar penyidik perikanan dalam penegakan hukum terhadap TPP dilakukan dengan membentuk forum koordinasi penanganan TPP, namun dalam praktiknya koordinasi dan komunikasi antar penyidik perikanan belum terlaksana secara optimal, koordinasi dan komunikasi antar instansi pada praktiknya masih lemah. 3. Dalam melakukan penyidikan terhadap TPP destructive fishing terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPNS Perikanan yaitu, Keterbatasan Jumlah Personil PPNS Perikanan dalam melakukan Penyidikan, keterbatasan waktu dalam penyidikan, keterbatasan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum terhadap TPP, terbatasnya sumber daya manusia, dan tidak adanya pengaturan yang terperinci mengenai batasan penyidik dalam melakukan tugas dan wenangnya. Kata Kunci: Destructive Fishing, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan, PPNS Perikanan.

Actions (login required)

View Item