Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat

Rizky, Aprianto (2021) Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (535kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (524kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (552kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan khususnya tanah ulayat, pada umumnya diawali dengan perjanjian pelepasan tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi tanah Negara. Investor/pelaku usaha perkebunan diberikan HGU oleh Negara dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam perjanjian, oleh sebab itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat adat khususnya Nagari Kinali dan Koto Baru, para penguasa ulayat menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dijadikan HGU perkebunan kelapa sawit, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses musyawarah dalam pemanfaataan tanah ulayat antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat (2) Bagaimana proses pemberian HGU untuk usaha perkebunan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat. (3) Bagaimana akibat hukum yang terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam proses pemberian HGU diatas tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat, metode penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses musyawarah dalam perjanjian pelepasan tanah ulayat antara ninik mamak Nagari Koto Baru Dan Nagari Kinali terjadi cacad kehendak dalam perjanjian. (2) Proses pemberian HGU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada pelaku usaha perkebunan yakni PT. PMJ dalam pemanfaatan tanah ulayat, terdapat tumpang tindih hak atas tanah berupa HGU dan hak milik tanah ulayat masyarakat hukum adat yang belum dilepaskan menjadi tanah Negara. Hal tersebut merupakan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat HGU. Terkait pembatalan sertifikat HGU perlu pembuktian lebih jauh mengenai cacat administrasi dan pertimbangan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban kepada Negara dan Pemerintah Daerah (3) Pelaku usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yaitu Adat Di Isi Limbago Di Tuang dalam pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Koto Baru yang terdapat dalam inti HGU dan pemberian plasma masyarakat minimal 20% dari total luas HGU. Hal ini merupakan wanprestasi dan akibat hukum terhadap HGU adalah HGU tersebut tidak dapat dibatalkan karena terikat oleh Pasal 29 UUPA, hal yang paling mungkin dilakukan adalah meminta pemenuhan prestasi kembali berupa ganti kerugian tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya hingga jangka waktu HGU berakhir, dan pemenuhan prestasi terhadap plasma masyarakat karena merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merata.

Actions (login required)

View Item