PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK BASUNG

THOMSON, ILHAM (2014) PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK BASUNG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412261143th_skripsi hukum pidana.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (486kB)

Abstract

Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana telah kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-haknya tetap dilindungi oleh Pemasyarakatan Indonesia. Salah satu hak tersebut yaitu mengajukan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan subsistem pembinaan pada narapidana yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam (KUHP) Pasal, 15,16,17, serta pasal 14, 22 dan 29 Undang-Undang Pemasyarakatan. Menurut pasal 6 Permenkumham Nomor 01 Tahun 2007 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana dalam mengajukan pembebasan bersyarat yaitu persyaratan subtantif dan persyaratan administratif. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung? Kedua, Apa saja Kendala dalam Pemberian Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat telah sesuai dengan ketentuan–ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat yaitu lamanya proses administrasi dalam pengajuan pembebasan bersyarat. Selanjutnya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, Kemudian masyarakat sulit menerima kembali narapidana yang bebas sebelum masa pidananya habis, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat. Saran terhadap pembahasan skripsi ini yaitu: Pertama, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat administratif. Kedua, Pemerintah harus lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Kata kunci: Pemasyarakatan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat.

Actions (login required)

View Item