PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

POPPY, ALMIRA (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Abstrak popy.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT POPPY ALMIRA. BP : 1210111004. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 113 Halaman. Tahun 2016 ABSTRAK Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang merupakan salah satu dari bagian Pemerintah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut dan dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Namun dalam hal pelaksanaan pemungutan Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, akibatnya pihak Samsat melakukan Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini penulis mengambil judul skripsi ini bertujuan agar Wajib Pajak patuh dan taat untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan wawasan bagi kita mengenai Hukum Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor dan Penegakan Hukum. Bertolak dari pernyataan tersebut timbul beberapa masalah diantaranya bagaimanakah Penegakan Hukum Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta bagaimanakah bentuk Penegakan hukum yang diterapkan apabila Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menguhubungkan dengan fakta yang ada didalam masyarakat. Berkaitan dalam hal ini yaitu Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum Wajib Pajak pada masa saat ini masih kurang untuk ditegakkan, ini terbukti dengan penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena adanya faktor penghambat yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk mengatasi kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak karena adanya faktor penghambat tersebut maka Samsat telah menciptakan inovasi terbaru guna untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan memberlakukan sanksi administrasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item