IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN DESA DI GUGUAK MALALO KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT 1983-2001

DECKY, IKHWANTO (2014) IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN DESA DI GUGUAK MALALO KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT 1983-2001. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412231137rd_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Tahun 1983-2001”. Tulisan ini memberikan gambaran umum bagaimana terjadinya perubahan sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari sistem pemerintahan nagari ke sistem pemerintahan desa setelah keluarnya UU No. 5 Tahun 1979. Kajian dalan skripsi ini difokuskan pada bagaimana perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Guguak Malalo. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan ini berdampak pada perubahan stuktur organisasi pemerintahan, kehidupan sosial-ekonomi, dan kehidupan sosial-budaya. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh penerapan sistem pemerintahan desa ini, sehingga Guguak Malalo kembali lagi ke bentuk pemerintahan nagari pada tahun 2001, setelah keluarnya Perda Kabupaten Tanah Datar No.17 Tahun 2001, yang didahului oleh keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Penelitian ini mengunakan empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian pustaka untuk mendapatkan sumber tertulis berupa arsiparsip dan penelitian lapangan dengan wawancara. Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Guguak Malalo dari nagari ke desa telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu adanya pertumbuhan disektor ekonomi dan meningkatnya pembangunan infrastrukutur desa, sedangkan dampak negatifnya yaitu mulai hilangnya pengaruh pemerintahan adat, tergesernya peran ninik-mamak di tengah-tengah masyarakat, dan banyaknya intervensi dari camat dan bupati sebagai atasan dari desa.

Actions (login required)

View Item