PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MENGEMIS DI KOTA PADANG

LILA, KARTIKA (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MENGEMIS DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201412231038rd_untitled.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (676kB)

Abstract

Di Kota Padang jumlah pengemis semakin meningkat, terutama setelah terjadinya gempa 30 September 2009’. Bahwa dalam Pasal 504 KUHP mengatur perbuatan mengemis termasuk pada ‘pelanggaran’ yang diancam sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 minggu. Hal ini selanjudnya diatur oleh Pemko Kota Padang dalam Perda No. 11 Tahun 2005, yang memuat sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.5000.000, 00. (lima juta rupiah) zaman sekarang susah membedakan mana yang mengemis karna benar-benar miskin dan mana yang mengemis dijadikan sebagai profesi suatu pekerjaan rutin yang dilakoninya jika ini terus dibiarkan lambat laun dapat menyebabkan tingginyajumlah pengemis di kota Padang dan memicu terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh para pengemis tersebut. Penelitian ini fokus pada tiga masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Satpol PP kota Padang saat ini terhadap tindak pidana pelanggaran mengemis ? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum oleh Satpol PP kota Padang ? (3) bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SatPol PP kota Padang terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran mengemis ? dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita di lapangan. Pada kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Untuk itu penulis mengumpulkan data dari perpustakaan dan penelitian langsung di lapangan. hasil penelitian merupakan adanya ketentuan sanksi yang berjalan hanyalah sanksi penahanan 1x 24 jam, sedangkan sanksi kurungan yang tercantun dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tidak diterapkan karena kurangnya persiapan untuk mendukung pelaksanaan Perda tersebut, yaitu kurangnya tempat kurungan. Selain itu, ketentuan sanksi pidana denda yang diterapkan besarnya tidak sesuai dengan apa yang tertera didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011. Penertiban dan penanggulangan pengemis dan anak jalanan yang dilakukan oleh anggota SatPol PP sudah baik, selain dengan patroli yang dilakukan mulai dari pagi hingga malam hari juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini telah berhasil mengurangi angka pengemis dan anak jalanan yang lama maupun yang baru dari daerah lain.

Actions (login required)

View Item