Implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau Oleh Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat

Miftahul, Viona Sari (2021) Implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau Oleh Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. COVER.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) 2. BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (768kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir (Kesimpulan)) 3. BAB AKHIR (KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) 5. TESIS FULL MIFTAHUL VIONA SARI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan potensi rantau dalam pembangunan sebagai sebuah keunikan direspon secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan yaitu membentuk Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau pada tahun 2017 dan mengadakan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja kebijakan dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan acuan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Melalui analisis terhadap variable-variabel implementasi kebijakan tersebut akan tergambar bagaimana kinerja kebijakan dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat kinerja dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau menjadi terhambat yaitu tidak adanya aturan yang dapat menjadi pedoman yang dikeluarkan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk pelaksanaan Program, adanya keterbatasan sumber daya manusia ditandai dengan tidak adanya OPD khusus yang menangani Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di level kabupaten/kota, tidak tersedianya anggaran di kabupaten dan Nagari, banyaknya stakeholder yang terlibat sehingga terjadinya distorsi komunikasi yang menyebabkan pemahaman stakeholder mengenai ukuran dan tujuan kebijakan menjadi berbeda-beda, serta kondisi lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif juga turut menyebabkan pelaksanaan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau menjadi tidak optimal. Pada Tahun 2019 juga terjadi perubahan regulasi dimana mulai Tahun 2021 implementor Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau yang awalnya di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dipindahkan ke Badan Penghubung Sumatera Barat di Jakarta. Selain itu, karena Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau merupakan program pertama yang baru dijalankan menyebabkan dalam pelaksanaannya masih mencari pola atau model yang tepat agar tercapai kinerja kebijakan yang optimal. Kata kunci: Implementasi Program, Nagari Binaan, Rantau

Actions (login required)

View Item