KEDUDUKAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

MUTIARA, AFRIZA (2014) KEDUDUKAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DALAM MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 201409011158st_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hutan merupakan salah satu sumber dayaalam atau kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memberikan kegunaan bagi umat manusia. Hutan memiliki banyak manfaat untuk masyarakat dan masyarakat dapat mengambil dan memanfaatkan hasil hutan tersebut. Kenegrian Rumbio memiliki suatu kawasan hutan yang disebut hutan larangan adat. Hasil hutan larangan adat tidak boleh diambil oleh masyarakat kecuali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sosial dan keagamaan (Islam) seperti menebang kalu hutan larangan adat untuk membangun jembatan atau mesjid. Penetitian ini berhrjuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya hutan larangan adat Kenegerian Rumbio, mengetahui hal-hal yang menjadilarangandari hutan larangan adat Kenegerian Rumbio serta mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap orang yang melanggar aturan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio dan kedudukan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilalarkan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (l)Ada berbagai pendapat tentang latar belakang lahirnya hutan larangan adat Kenegerian Rumbio. (2)Adapun yang menjadi larangan dari hutan larangan adat Kenegerian Rumbio adalah dilarang menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan larangan adat serta dilmang melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan. (3)Pelaksanaan sanksi dilakukan setelah ninik mamak menetapkan sanksi bagi pelanggar dengan diawasi oleh ninik mamak. Pemberian sanksi dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu di antara ninik mamak untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan. (4) hutan larangan adat diakui kedudukannya oleh masyarakat seperti hutan lindung. Yaitu hutan, dimana ekosistem yang ada didalamnya dilindungi.

Actions (login required)

View Item