PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

MUHAMMAD, ARIF (2012) PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Fulltext) 1957.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (463kB)

Abstract

Apabila masuknya pihak ketiga dalam rangka sebagai pihak yang membela haknya dan ingin bertindak selaku penggugat mandiri maka pihak tersebut tetap terikat pada tenggang waktu mengajukan gugatan. Upaya hukum yang masih terbuka oleh pihak ketiga tersebut adalah bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak ketiga tersebut tidak terikat tenggang waktu. Kepentingan pihak ketiga perlu mendapat perhatian untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, begitu pula untuk memberikan kepastian hukum terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Karena pangkal sengketa atau obyek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, maka masuknya pihak ketiga harus memperhatikan kedudukan para pihak. Kepentingan pihak ketiga ini dapat mempengaruhi pengambilan putusan hakim atas gugatan pokok. Dengan demikian pihak ketiga perlu mengetahui cara pengajuan gugatan intervensi. Karena apabila tidak memenuhi syarat- syarat pengajuan gugatan, gugatan intervensi itu dapat dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim dalam putusan sela, maka hal ini merugikan pihak ketiga sendiri. Selain itu di dalam UU PTUN sendiri tidak disebutkan dengan jelas tata cara pengajuan gugatan intervensi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis ingin mendapat gambaran dengan melakukan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan maka penulis mencoba meneliti dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang penulis beri judul: “PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG”.

Actions (login required)

View Item