ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI EMPIRIS PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT)

MUTHIA, WULANDARI (2012) ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI EMPIRIS PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Fulltext) 1903.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (553kB)

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, tak pelak lagi merubah perlakuan PPh baik pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Namun tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan memahami perubahan UU PPh ini. Bahkan bendaharawan pemerintah, selaku pemungut dan pemotong pajak pun belum tentu memahami sepenuhnya ketentuan perpajakan. Padahal selaku pemungut/pemotong pajak bendaharawan diharapkan paham terhadap ketentuan-ketentuan pajak penghasilan yang dipungut/dipotongnya. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman bendaharawan pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan pajak penghasilan.Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul penelitian : “ Analisis Tingkat Pemahaman Bendaharawan Pemerintah Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan” (Studi Empiris Pada Bendaharawan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Actions (login required)

View Item