EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP TENTARA BAYARAN (MERCENARIES) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUMHUMANITER INTERNASIONAL

OKKY, PERDANA (2011) EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP TENTARA BAYARAN (MERCENARIES) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUMHUMANITER INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Fulltext) 1796.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (398kB)

Abstract

Namun, dalam hukum humaniter internasional dikenal salah satu sendi hukum perang adalah prinsip pembedaan (distinction priciple). Prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang ini membagi warga negara (penduduk) yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (armed conflict) kedalam dua kategori, yaitu kombat dan penduduk sipil (civillians).6 Prinsip tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kedudukan tentara bayaran yang terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata. Seperti yang terjadi di Irak, semenjak invasi Amerika Serikat pada 21 Maret 2003 sampai masa pemulihan sekarang ini, terdapat banyak tentara bayaran dari berbagai macam perusahaan pengamanan swasta dari berbagai penjuru dunia melakukan tugas-tugas beresiko untuk menggantikan militer Amerika Serikat di Irak tanpa ada pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan mereka di sana. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jelas mengenai keberadaan tentara bayaran, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (Mercenaries) yang Terlibat Konflik BersenjataMenurut Hukum Humaniter Internasional”.

Actions (login required)

View Item