PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SOLOK

ZONDA, EKA PUTRA (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201509220927nd_skripsi zonda.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (756kB)

Abstract

Pada dasarnya kedudukan Pegawai Negeri Sipil merupakan posisi yang sangat penting dan menentukan. Artinya, berhasil atau tidaknya misi Pemerintahan sangat tergantung dari aparatur negara yang dipekerjakannya. Mengingat Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa saja bentuk pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Solok, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP dan bagaimana Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 kaitannya dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Solok. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok dan bagaimana solusinya. Metode penelitian ini adalah: Hukum Yuridis Sosiologi (Sociology legal research) , yaitu pendekatan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menggabungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, disamping itu juga digunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bentuk-bentuk pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Solok yang ditemui di lapangan adalah masih terdapatnya pegawai yang datang ke kantor tidak tepat waktu, adanya pegawai yang pulang lebih awal dari waktu yang ditetapkan serta pekerjaan yang dilakukan masih belum optimal. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terutama yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Solok secara umum sudah baik, terbukti telah dilakukannya berbagai bentuk pengawasan seperti pengawasan langsung, pengawasan fungsional, pengawasan dalam bentuk inspeksi. Untuk meningkatkan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Solok telah dilakukan beberapa pendekatan di antaranya pembinaan pegawai pada segi operasional, pengawasan secara langsung maupun secara fungsional dan hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai.

Actions (login required)

View Item