PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PROSES PENYIDIKAN WILAYAH POLRESTA PADANG

Trya Rizki, Fauzi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PROSES PENYIDIKAN WILAYAH POLRESTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (290kB) | Preview
Preview	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview
	Text (Skrpsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas suatu tindak pidana sangat diperlukan, karena belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan terkait dengan disabilitas sehingga masih banyak menimbulkan kekerasan seksual di masyarakat, salah satunya korban pemerkosaan. Beberapa hak penyandang disabilitas yang tidak terlindungi pada proses penyidikan terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada huruf c (memberikan keterangan tanpa tekanan) dan huruf d (mendapat penerjemah). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga terdapat hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terlindungi, yakni huruf b (bebas dari stigma), huruf d (keadilan dan perlindungan hukum), huruf m (aksebilitas) dan huruf v (bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi). Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana, Pasal 3 mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/ atau korban pada point e, f, g dan k masih belum terpenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan pada proses penyidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban pemerkosaan pada proses penyidikan wilyah Polresta Padang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaannya. Penelitian hukum ini bersifat empiris yang dilakukan dengan wawancara langsung dan di analisa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban pemerkosaan pada proses penyidikan di wilayah Polresta Padang, Unit PPA berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga WCC dalam memberikan pendampingan memiliki peran dalam proses advokasi terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan. Sedangkan Lembaga HWDI dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan, tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan perlindungan terdapat kendala atau hambatan yang berbeda-beda, adanya hambatan menurut Unit PPA, Lembaga WCC dan Lembaga HWDI. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaan

Actions (login required)

View Item