KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENETNUAN STATUS HARTA SELAMA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

sari, wulan (2021) KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENETNUAN STATUS HARTA SELAMA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (699kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Keimpulan) KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (416kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (446kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENETUAN STATUS HARTA SELAMA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Wulan Sari, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tesis, 2021 ABSTRAK Salah satu isu perkawinan yang memiliki tujuan dan akibat hukum yang perlu dikaji lebih jauh adalah masalah perjanjian perkawinan. Yang melatarbelakangi di buatnya Perjanjian Perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang- undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya di campur menjadi satu kesatuan yang bulat. sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami isteri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan pada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami isteri tunduk pada hukum berbeda seperti pada perkawinan campuran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah 1) Apa Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015? 2) Bagaimana Kedudukan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? 3)Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan? Penelitian ini bersifat normatif. Yakni sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat Sumber data dalam penelitian ini adalah library research. Hasil Penelitian 1)Perjanjian Perkawinan sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah penyelesaian masalah 2) Perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta bersama antara suami dan istri dapat terpisah jika adanya perjanjian perkawinan3) Perjanjian kawin yang telah dibuat di hadapan Notaris harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Harta Perkawinan, POSITION OF MARRIAGE AGREEMENTS IN DETERMINATION OF ASSETS STATUS DURING MARRIAGE POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69/PUU- XIII/2015 Wulan Sari, Notary Master Program, Faculty of Law Andalas University, Thesis, 2021 ABSTRACT One of the marriage issues that has legal goals and consequences that need to be studied further far is a matter of marital agreement. The background of the making of this Marriage Agreement is to deviate from the provisions of the legislation, which stipulates that the personal assets of each husband and wife are basically mixed into one unified whole. Another reason behind the holding of a marriage agreement is if between the prospective husband and wife there are significant differences in social status, or have balanced personal assets, or the gift giver does not want something that was given to one husband and wife to change hands to another party. , or each husband and wife are subject to different laws as in mixed marriages. The issues raised in this thesis are 1) What is the Urgency of the Marriage Agreement After the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015? 2) What is the Position of Assets in the Marriage Agreement After the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015? 3) What is the role of the Notary in making the Marriage Agreement Deed? This research is normative. Namely as an effort to see the effect of the enactment of positive law on people's lives. The data source in this study is library research. Research Results 1) Marriage agreement as a preventive measure in the event of a divorce, because the making of a Marriage Agreement will facilitate the resolution of problems 2) Marriage agreements basically only regulate assets obtained before and during the marriage. With the marriage agreement, the joint assets between husband and wife can be separated if there is a marriage agreement. 3) The marriage agreement that has been made before a Notary must be registered, to fulfill the publicity element of the said Marriage Agreement. If it is not registered, then the marriage agreement is only binding/applicable to the parties who made it, namely the husband and wife concerned . Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Marriage Assets,

Actions (login required)

View Item