PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA BAGI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/Pn. Tpg)

usnavita, usnavita (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA BAGI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/Pn. Tpg). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (450kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (707kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (444kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA BAGI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/Pn. Tpg) Usnavita, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 123 halaman, Tesis, 2021 ABSTRAK Perjanjian antara pelaksana pembangunan (pihak pemilik modal) atau pihak developer perumahan dengan pemilik tanah tersebut dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil atau selanjutnya disebut perjanjian bangun guna bagi, dalam pelaksanaannya perjanjian bangun guna bagi ini juga merupakan perjanjian konsensuil (timbal balik) dan sebagai suatu perjanjian timbal balik, maka yang menjadi kewajiban pemilik tanah merupakan hak dari pemilik modal atau pelaksana pembangunan. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban pemilik modal atau pelaksana pembangunan merupakan hak bagi pemilik tanah. Perjanjian bangun guna bagi belum secara khusus ada pengaturannya, oleh karena itu, perjanjian ini mengikuti ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris jika terjadi wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris jika terjadi wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Pertimbangan hakim terhadap perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris bedasarkan pertimbangan fakta dihubungkan dengan pertimbangan hukum, terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yaitu tidak mampu menyediakan lahan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana termuat dalam Pasal 4 poin 1 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan prestasi atau kewajibannya (2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris yaitu terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban, dalam isi perjanjian tersebut mencerminkan sifat perjanjian timbal balik untuk melindungi hak-hak mereka, juga memperoleh kewajiban dari perjanjian tersebut agar tidak terjadinya kerugian kedudukan akta notaris sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktian bahwa akta tersebut palsu, Akta otentik itu merupakan alat bukti yang sempurna. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim, Notaris iv LEGAL PROTECTION OF PARTIES IN USE OF BUILDING AGREEMENTS DONE IN THE NOTARY OF A NOTARY (Case Study Number 47/Pdt.G/2019/Pn. Tpg) Usnavita, Notary Megister Program, Faculty of Law, Andalas University, 123 pages, Thesis, 2021 ABSTRACT The agreement between the executor of the development (the capital owner) or the housing developer and the land owner is known as a profit-sharing agreement or hereinafter referred to as a building-to-share agreement. reciprocity, then the obligation of the land owner is the right of the owner of the capital or the implementer of development. On the other hand, what is the obligation of the owner of capital or the implementer of development is the right of the land owner. The building-to-use agreement has not specifically been regulated, therefore, This agreement follows the general provisions in the Civil Code (KUH Perdata) Article 1338 which is the pillar of civil law relating to the elaboration of the principle of freedom of contract. The problems discussed in this thesis (1) How is the judge's consideration of the building and use agreement made before a notary in the event of a default in Decision Number 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg ? (2) How is the legal protection for the parties in the building-to-use agreement made before a notary in the event of a default in Decision Number 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg? The method used in this research is normative research, there is a relationship between legal subjects and objects protected by law that can give rise to rights and obligations, the contents of the agreement reflect the nature of a reciprocal agreement. to protect their rights, also to obtain obligations from the agreement so that there is no loss of the position of the notary deed as perfect evidence, unless it can be proven that the deed is fake, the authentic deed is perfect evidence. Keywords: Legal Protection, Judge's Consideration, Notary

Actions (login required)

View Item