PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG PADANG

ZULMAHDI, ZULMAHDI (2015) PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG PADANG. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201509182304th_tesis zulmahdi-1120115034.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fasilitas KPR yang diberikan oleh perbankan harus diikat dengan suatu perjanjian yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum para pihak supaya tidak dirugikan. Untuk fasilitas KPR BTN, perjanjian yang dibuat dengan Bank BTN merupakan perjanjian baku yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Bank BTN. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Pihak bank selaku pihak yang meminjamkan telah menyiapkan bentuk baku dari Perjanjian KPR, berupa formulir atau blanko yang isinya telah dipersiapkan. Penulis dalam melakukan penelitian ini memakai metode yuridis empiris, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. penulis juga meneliti dan melihat penerapan aturanaturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan. Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank BTN. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam proses pelaksanaan KPR tersebut dimulai dengan langkah penandatangan Perjanjian Kredit dengan standar baku yang dilaksanakan antara pihak bank selaku Kreditur dengan masyarakat atau Debitur. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Asas hukum dan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undangundang. Kata Kunci : Perjanjian Baku, Kredit Pemilikan Rumah.

Actions (login required)

View Item