PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

RINI, ANITA CAROLINA (2015) PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201509021210nd_tesis rini pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penegakan hukum sebagai dominus litis dan sebagai executieve ambtenaar. Kejaksaan diberikan tugas dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA). Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini bagaimana pengaturan kewenangan kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme MLA dan implementasi kewenangan kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme MLA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme MLA yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maupun berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang MLA, bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Kemenkumham sebagai Central Authority yaitu pejabat pemegang otoritas yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan MLA. Kemenkumham hanya menjalankan fungsi di bidang adminitratif saja, tanpa memiliki kewenangan secara langsung dalam penegakan hukum. Idealnya, Central Authority berada di bawah lembaga Kejaksaan, mengingat kewenangan yang dimiliki Kejaksaan cukup besar dalam menangani perkara. Namun untuk saat ini karena proses peradilan pidana di Indonesia masih terkotak-kotak, sehingga belum memungkinkan bagi Kejaksaan untuk berperan sebagai Central Authority. Implementasi kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme MLA yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian MLA Antara RI-Australia dalam kasus Hendra Rahardja dan UU No.3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan MLA Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah DAK Hong Kong Republik Rakyat China dalam Kasus Hesham Al Warraq-Ali Rafat Rizvi, belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan ruang lingkup bantuan timbal balik tersebut bukanlah termasuk dalam kewenangan Kemenkumham, melainkan masih merupakan kewenangan Kejaksaan. Sehingga prosedur penanganan MLA dalam upaya pengembalian aset koruptor dari luar negeri menjadi panjang dan tidak efektif. Kata kunci : Kejaksaan, MLA, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item