STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 97 TAHUN 2014 TENTANG PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA CATIN WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS-PUSKESMAS KOTA TANGAH

KARTALINA, YESSI (2021) STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 97 TAHUN 2014 TENTANG PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA CATIN WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS-PUSKESMAS KOTA TANGAH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (694kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (361kB) | Preview
Preview	Text (BAB VII KESIMPULAN) BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (370kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) FULL TESIS YESSI KARTALINA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 97 TAHUN 2014 TENTANG PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA CATIN WANITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS-PUSKESMAS KOTO TANGAH Oleh Yessi Kartalina No. BP 1820322004 (Dibawah Bimbingan Prof. Dr.dr. H. Masrul, MSc, SpGK dan DR. dr. Defrin, SpOG(K)) Abstrak Penerapan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Anemia Bagi Pengantin Wanita kurang mendapat respon di level bawah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Implementasi Permenkes tersebut (Input, Proses Output). Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan di 5(lima) Puskesmas dan KUA yang berada di Kecamatan Koto Tangah pada Oktober 2020-April 2021. Informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan (1) masukan, Kota Padang belum memiliki perwako sebagai dasar pembuatan juknis Permenkes terkait pemeriksaan status anemia catin. Tidak ada anggaran khusus. SOP tertulis pelayanan catin hanya tersedia di Puskesmas Air Dingin. MOU dengan KUA sudah ada, namun komitmen bersama masih kurang. Sarana prasarana berupa alat pemeriksaan Hb, reagen dan tablet Fe serta leaflet/formulir kartu calon pengantin sehat sudah tersedia. Alat pemeriksaan Hb di Puskesmas berbeda. (2) Proses, perencanaan tidak ada, SK petugas melekat pada koordinator program terkait, ditemukan standar ganda pembiayaan pemeriksaan catin. Pengawasan tidak pernah dilakukan. (3) Belum ada output pemeriksaan status anemia catin di puskesmas, sehingga belum dapat dianalisis karena belum ada target dan capaian. Disarankan kepada Pemerintah Kota Padang melahirkan perwako dan ikut mengkoordinasikan implementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 kepada lintas sektor terkait: DKK, Kemenag, Dinas DP3P2KB, KUA, Puskesmas dan dilingkungan masyarakat. Kepada puskesmas lebih penguatan sistem kebijakan input hingga output. Kata Kunci: Permenkes No. 97 tahun 2014, status anemia calon pengantin, implementasi kebijakan STUDY ON IMPLEMENTATION OF POLICY REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NO. 97 OF 2014 CONCERNING EXAMINATION OF WOMEN'S ANEMIA STATUS IN THE WORK AREA OF PUSKESMAS-PUSKESMAS TANGAH CITY By : Yessi Kartalina (1820322004) (Under Supervision of : Prof. Dr.dr. H. Masrul, MSc, SpGK dan DR. dr. Defrin, SpOG(K)) Abstract The Implementation of the Minister of Health Regulation No. 97 of 2014 concerning Anemia Checks for Bride and Groom has not received a response at a low level. The research aims to analyze the policy rules (Input, Process Output). The nature of this research is qualitative. It was conducted in Community Health Center and Sub-District Religious Office Koto Tangah District in October 2020-April 2021. Informants in the study were selected by purposive sampling. The results showed (1) input that the Padang City hadn’t have a mayor regulation as the basis for making technical guidelines for the Minister of Health related to the examination of bride’s anemia status. There is no specific budget for checking them. The operational procedure standard for brides services is only available at the Air Dingin Community Health Center. The Memorandum of Understanding with the Sub-District Religious Office is already exists, but the joint commitment is still lacking. Infrastructure facilities in the form of Hb testing equipment, reagents and Fe tablets as well as leaflets/card forms for healthy brides and grooms are already available. The Hb check tool at the community health center is different. (2) Process, there is no planning, officer's decree attached to related program coordinator. It was found that there is double standard in terms of checking HB cost. Supervision was never carried out. (3) There is no output of bride’s anemia status examination in community health center. So it cannot be analyzed because there are no targets and achievements. It is recommended that the Padang City Government should participate in coordinating the implementation of the Minister of Health Regulation No. 97 of 2014 to related sectors: Padang City Health Office, Ministry of Religion, DP3P2KB Office, the Sub-District Religious Office, Community Health Center and the community. The Community Health Center should furtherly strengthen the input to output policy system. Keywords: Health Minister Rule No. 97 of 2014, bride’s anemia status, policy implementation

Actions (login required)

View Item