PEMBERIAN IZIN REKLAME SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BUKITTINGGI

BENNY, RAHMAT ARIF (2015) PEMBERIAN IZIN REKLAME SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201509161257th_skripsi pustaka unand.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (864kB)

Abstract

Pelayanan publik salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara. Dengan peran sebagai penyedia pelayanan publik, penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan publik yang adil dan maksimal. Asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjadi dasar terwujudnya pelayanan yang adil dan maksimal. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah bermacam–macam bentuknya. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bukittinggi. Ada 85 macam perizinan yang dikelola BPPTPM, namun dalam hal ini penulis hanya membahas pelayanan pemberian izin reklame. pelayanan pemberian izin reklame patut diperhatiakan di Kota Bukittinggi karena Kota Bukittinggi adalah kota pariwisata dan kota perdagangan. Dengan begitu akan banyak pengusaha yang ingin memasang reklame untuk mengiklankan produknya agar diketahui banyak orang. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses pemberian izin reklame sebagai pelayanan publik di BPPTPM Kota Bukittinggi? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelayanan pemberian izin reklame sebagai pelayanan publik di BPPTPM Kota Bukittinggi? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Dalam prekteknya, proses pemberian izin reklame di BPPTPM Kota Bukittingi belum sepenuhnya memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik, seperti: asas kepastian hukum, keprofesionalan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 2) Kendala-kendala dalam pelayanan pemberian izin reklame di BPPTPM Kota Bukittinggi, seperti; kurangnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan reklame, seperti pemasangan reklame sebelum diterbitkannya surat izin dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat dimana tidak semua masyarakat mendapatkan sosialisasi, penyelenggara pelayanan belum sesuai dengan bidangnya dan kurangnya pengetahuan penyelenggra dalam pelayanan penerbitan izin reklame, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat akan syarat dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan izin reklame, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi dan manfaat penerbitan surat izin, dan belum terdapatnya kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yaitu berupa sistem online untuk mengakses pengurusan izin. Kata kunci : Pelayanan, perizinan, reklame

Actions (login required)

View Item