PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 620-256-2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG – PEKANBARU, SEKSI KAPALO HILALANG - SICINCIN - LUBUK ALUNG - PADANG, STA 4+200 S/D STA 36+600. (Studi Putusan Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)

Abdel, Razzaq (2021) PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 620-256-2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG – PEKANBARU, SEKSI KAPALO HILALANG - SICINCIN - LUBUK ALUNG - PADANG, STA 4+200 S/D STA 36+600. (Studi Putusan Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak(46).pdf - Published Version Download (385kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) bab 1(10).pdf - Published Version Download (503kB) | Preview
Preview	Text (bab 4) bab 4.pdf - Published Version Download (277kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftar pustaka(44).pdf - Published Version Download (257kB) | Preview
	Text (skripsi fill text) tesis print abdel.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Pembangunan bagi kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah melalui mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Di Sumatera Barat terdapat Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan tetapi dalam tahapan pengadaan tanah terdapat gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke PTUN Padang dengan Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor : 620-256- 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 dengan luas lahan ± 281,05 ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pokok permasalahan yaitu : Untuk mengetahui analisa hakim terhadap Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG; dan Untuk mengetahui pelaksanaan proses Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 setelah dikeluarkannya Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG; Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengaitkan putusan dengan aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan – putusan serta doktrin. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa : 1.Majelis Hakim PTUN Padang memutus Gugatan Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 dengan luas lahan ± 281,05 ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 sebatas pada tanah objek sengketa 2. Setelah dikeluarkannya Putusan PTUN Padang Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG yang menyatakan batal objek sengketa, tergugat melakukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang Putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan Putusan PTUN Padang sehingga objek sengketa tetap dibatalkan sebatas tanah para penggugat dan putusan hakim menjadi berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain tergugat wajib melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan mencabut objek sengketa dan ditindaklanjuti oleh tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-797-2020 tanggal 30 Desember 2020.

Actions (login required)

View Item