PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA PADANG

Mabrury Nugraha, Aresta (2021) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (503kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan yang terjadi di dalam Inpektorat Kota Padang yaitu belum sesuainya tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan yang diharapkan atau standarnya. Untuk itu penulis tertarik membahas 1) Implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang, 2) Optimalisasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang, 3) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan 1) Implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kota Padang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dapat dikategorikan “preventif”. Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang, 2) Optimalisasi fungsi pengawasan inspektorat masih belum terlaksana secara optimal, dan 3) Kendala-kendala yaitu kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan “political will” adalah kendala atau hambatan pengawasan yang terjadi diluar teknis operasional pengawasan, yakni kedudukan inspektorat berada di bawah kepala daerah yang seharusnya masuk ke dalam lingkup pengawasan. Kata kunci : Pengawasan, Pemerintahan, Inspektorat

Actions (login required)

View Item