PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

Deni, Syaputra (2015) PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text THESIS DENI SYAPUTRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 secara prinsip mengatur tentang tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga halnya dalam pembentukan peraturan daerah lebih lanjut di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Proses pembentukan peraturan daerah ini dimana masyarakat memperoleh hak serta tempat untuk dapat turut berperan serta sesuai dengan Pasal 110 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 90 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 demi lahirnya sebuah produk hukum daerah yang berkualitas. Peran serta masyarakat belumlah terlaksana secara baik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah dikarenakan dalam aturan tidak terdapat pasal yang mengatur lebih lanjut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dari peran serta masyarakat tersebut, sehingga pasal yang menyatakan tentang adanya hak masyarakat untuk dapat berperan serta tidak dibarengi dengan kewajiban dari pihak lain untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang terbuka kepada masyarakat untuk dapat turut berperan. Timbul banyak kendala dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman disamping lemahnya dari sisi aturan juga disebabkan oleh faktor ketiadaan biaya atau anggaran, keterbatasan waktu, serta keterbatasan SDM disamping adanya faktor kemuan dari pihak legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu agar masyarakat dapat turut serta dalam proses pembentukan peraturan daerah maka haruslah di masukkan pasal tentang peran serta masyarakat ini dalam bagian yang tak terpisahkan dari tahapan pembentukan peraturan daerah, dengan ketersediaan anggaran dan waktu yang cukup, adanya SDM berkwalitas yang telah terlatih dan terakhir adanya kemauan dari setiap stake holder baik diminta maupun tidak sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan mengantisipasi terjadinya upaya judicial review oleh pihak-pihak yang aspirasinya tidak terpenuhi akibat tidak diikutsertakan dalam proses pembentukannya. Kata Kunci : Peran Serta Masyarakat, Pembentukan dan Perda

Actions (login required)

View Item