IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG)

handayani, diny (2021) IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (252kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (384kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB IV.pdf - Accepted Version Download (153kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (150kB) | Preview
Preview	Text TESIS LENGKAP DINY WATERMARK PDF.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG) ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terbagi atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN merupakan bagian dari kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN huruf a dan huruf g. Rumusan masalah yang dibahas adalah; pertama, faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah, kedua bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang, ketiga apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Defenisi nyata disini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan Notaris kepada masyarakat, keberadaan Kantor Notaris, ketersediaan karyawan Notaris, inventarisasi/peralatan kantor Notaris, tata kearsipan Notaris semuanya harus ada dan jelas. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui apakah law in the book (peraturan hukum bersifat umum) sudah sesuai dengan law in action (peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah diantaranya kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya, kurang pahamnya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris. Untuk meminimalisir faktor-faktor diatas perlu adanya pendampingan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, perlunya sosialisasi terhadap Notaris yang rutin di agendakan setiap tahun. Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD). IMPLEMENTATION OF NOTARY SUPERVISION AND DEVELOPMENT BY REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL RELATED TO NOTARIES WHO DO NOT EXERCISE ITS POSITIONS AFTER APPOINTING AND SWOR IN (CASE STUDY REGIONAL SUPERVISOR COUNCIL OF PADANG CITY ) ABSTRACT The Notary is a public official who has authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in this Law or based on other Laws. Supervision of the Notary Public is carried out by the Notary Supervisory Board. The Notary Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out the guidance and supervision of Notary. The Notary Supervisory Council is divided into the Central Supervisory Council, the Regional Provincies Supervisory Council, and the Regional Supervisory Council. Notary who did not carry out their function in real terms after being appointed and sworn in in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of the UUJN are part of the authority of the Regional Supervisory Council based on the provisions of Article 70 UUJN letters a and g.The formulation of the problems discussed are; firstwhat is the factor of the Notary did not carry their function after appointing and being sworn in, second how the implementation of supervision and guidance of Notary by the Regional Supervisory Council against Notaries in Padang City, third what is the legal consequences given by the Regional Supervisory Council against Notary did not carry their official positions after being appointed and sworn in. The real definitions here is related to the services provided by the Notary to the public, the existences of the Notary Office, the availability of Notary employees, the inventory/equipment of the Notary's office, the Notary's filing system, all of which must be present and clear. This thesis is using an empirical juridical approach with the aim of finding out whether law in the book (general legal regulations) is in accordance with law in action (concrete events that occur in society). The results of the research study indicate that the factors causing the Notary did not carry real functions after appointing and being sworn in include the lack of honesty and discipline of the Notary in carrying out his function, the Notary's lack of understanding of the regulations and the Notary Code of Ethics. To minimize the above factors, it is necessary to provide assistance from Regional Supervisory Council of Notaries in carrying out their function, the need for socialization to Notary which is routinely scheduled every year. Keywords: Notary, Regional Supervisory Council.

Actions (login required)

View Item