ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008-2013

WINA, SARTIKA SARI (2014) ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008-2013. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 201404301151th_analisis pertumbuhan penerimaan efektifitas pemungutan dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah kota padang.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masingmasing. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak Negara dari tahun-tahun terus meningkat. Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Actions (login required)

View Item