Best Practices Desentralisasi Politik di Kabupaten Dharmasraya Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB)

Mia, Santika (2021) Best Practices Desentralisasi Politik di Kabupaten Dharmasraya Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (412kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FullText.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB). Best practices merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Meskipun terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru yang baru berusia 17 Tahun serta dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik. Meskipun dengan kondisi sebagai daerah otonomi baru dan juga merupakan daerah yang heterogen, Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi kendala dan permasalahan tersebut dengan prosedur dan caranya tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui pencapaian Kabupaten Dharmasraya melalui berbagai prestasi dan keberhasilan sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip good governance yaitu berorientasi pada konsensus (consensus orientation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Prosedur dan kebijakan tersebut diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu berusaha menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan yang terjadi maupun kepentingan yang berbeda dari masyarakatnya yang heterogen. Prosedur dan kebijakan tersebut antara lain seperti memberlakukan program pemerintahan sesuai dengan visi misi yaitu Mandiri dan Berbudaya, penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kebudayaan. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yaitu adanya hubungan atau koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, serta penerapan kiat khusus berdasarkan pengamalan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prosedur dan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kata kunci: Best Practices, Desentralisasi Politik, Consensus Orientation.

Actions (login required)

View Item