Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin)

Riri, Sapitri (2021) Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (306kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (467kB) | Preview
Preview	Text (BAB 6) BAB 6.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) Skripsi Full Riri Sapitri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proses pembangunan jalan tol ini mengalami kendala dalam hal pembebasan lahan karena terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah mengenai ganti rugi dan penetapan trase jalan tol yang akan berdampak kepada lahan produktif, permukiman masyarakat, dan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peta konflik yang meliputi kronologis konflik, penyebab konflik, dan penyelesaian konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dan Simon Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, ganti rugi lahan ditetapkan secara sepihak; Kedua, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat setempat; Ketiga, ketidakpuasan masyarakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan; Keempat, tidak adanya standar yang jelas dalam penghitungan ganti rugi; Kelima, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah; Keenam, masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelangsungan hidup mereka; Ketujuh, minimnya informasi yang disampaikan mengenai proses pembebasan lahan; Kedelapan, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara jalan tol dengan pihak-pihak yang bersangkutan di daerah setempat, dan; Kesembilan, terancam hilangnya identitas kepemilikan hak atas tanah ulayat. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan cara: Pertama, litigasi yaitu pengadilan, dan; Kedua, non litigasi yaitu negosiasi, memfasilitasi dialog, mediasi, pencari fakta, dan kompensasi. Kata kunci: Konflik, Pembangunan, Jalan Tol, Musyawarah

Actions (login required)

View Item