EVALUASI PROGRAMDANA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGANMASYARAKAT (P-LDPM) DALAMMENJAGA STABILITAS HARGA GABAH DITINGKAT PETANI DI SUMATERA BARAT

HARRY, WAHYU PUTRA (2011) EVALUASI PROGRAMDANA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGANMASYARAKAT (P-LDPM) DALAMMENJAGA STABILITAS HARGA GABAH DITINGKAT PETANI DI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1542.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (981kB)

Abstract

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan petani/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi (Masmulyadi, 2007). Dalam perkembangannya kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah yaitu (a) Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran; (b) Posisi tawar petani yang rendah pada saat panen raya, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara); (c) Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup. Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan Gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan: (a) ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya, dan (b) kekurangan pangan pada saat musim paceklik (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2009). Untuk itu diperlukan suatu komponen kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan disamping stabilitasnya. Sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan yang lebih khusus lagi komoditi beras, oleh pemerintah selama ini dijadikan sebagai sektor yang paling diprioritaskan. Dalam pembangunan jangka panjang I, stabilitas harga beras oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme Buffer Stock yaitu dengan menetapkan harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Batas harga yang terendah yang merupakan harga minimum yang dijamin pemerintah dan ditujukan untuk melindungi petani dari turunnya harga secara tajam pada masa panen raya, dengan demikian petani tidak dirugikan, mereka tetap memiliki motivasi untuk memproduksi gabah. Sedangkan batas harga tertinggi ditujukan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali terutama pada saat musim paceklik (Evasari, 2003).

Actions (login required)

View Item