PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Pasbar)

RUDI, FERNANDES (2021) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA MENGANGKUT KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Pasbar). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (303kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (419kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) Kesimpulan.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA 2.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS OK SCOOLAR.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan ukuran atau lamanya suatu ancaman pidana (strafmaat) sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan pidana. Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ditemui adanya putusan yang menjatuhkan ancaman pidana kepada Terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana yang telah diatur dalam UU PPPH dalam putusan Hakim Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb sehingga tidak sesuai dari tujuan hukum itu sendiri. Dalam tesis ini dibahas bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb ditinjau dari teori tujuan hukum.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan:1) Hakim dalam pertimbangan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minumum khusus mempertimbangkan filosofi pemidanaan, serta berdasarkan atas keadilan dan kemanfaatan putusan Hakim bagi Terpidana, selain itu, juga melakukan pendekatan melalui penafsiran hukum dan menimbang aspek non yuridis dari pelaku baik secara subjektif maupun objektif; 2) Teori tujuan hukum, maka Hakim menerapkan teori keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya, namun putusan Hakim demikian dapat membuka potensi bagi ketidakpastian hukum bagi penerapan pidana sejenis. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap UU PPPH dengan mengakomodir pasal berkaitan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam hal-hal tertentu, serta Mahkamah Agung perlu menerbitkan SEMA berkaitan kondisi yang memungkinkan penerapan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap pelanggaran Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH.

Actions (login required)

View Item