Fitria, Rahmi (2021) ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI OBJEK WISATA KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak Skripsi - Fitria Rahmi - 1711211026.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1 Skripsi)
BAB 1 Skripsi - Fitria Rahmi - 1711211026.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 6 Skripsi)
BAB 6 Skripsi - Fitria Rahmi - 1711211026.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka Skripsi - Fitria Rahmi - 1711211026.pdf - Published Version Download (156kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Utuh - Fitria Rahmi - 1711211026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Tujuan Kasus COVID-19 meningkat signifikan setelah penerapan Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 (Perda AKB) di Kota Bukittinggi. Banyak pelanggaran ditemukan terutama pada bidang pariwisata. Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi. Metode Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dipilih 14 informan berdasarkan purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah faktor implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil Perda AKB belum dikomunikasikan dengan tepat dan jelas kepada implementor dan sasaran. Sumber daya belum mencukupi dan memadai, baik staf, fasilitas, informasi, maupun wewenang bagi implementor. Disposisi berupa komitmen, pengaturan birokrasi, dan pemberian insentif belum ada bagi implementor. Struktur birokrasi belum mendukung implementasi karena SOP dan fragmentasi belum jelas. Kegiatan AKB telah dilakukan di objek wisata yang diteliti, namun belum maksimal. Kesimpulan Implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi masih mempunyai kekurangan dan membutuhkan perbaikan, terutama pada komunikasi dan struktur birokrasi. Dinas Pariwisata sebaiknya meningkatkan pemahaman petugas objek wisata terkait Perda AKB dan teknis pelaksanaannya. Perlu dibuat pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Syafrawati, S.K.M., M.Comm Health Sc. |
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Perda AKB, Objek wisata |
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Divisions: | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
Depositing User: | s1 kesehatan masyarakat |
Date Deposited: | 19 Jul 2021 04:00 |
Last Modified: | 19 Jul 2021 04:00 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/77709 |
Actions (login required)
View Item |