PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) DIDALAM DAN DILUAR SITUASI PERANG

Yudha, Sunarta Suir (2021) PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) DIDALAM DAN DILUAR SITUASI PERANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER + ABSTRACT) ABSTRAK COVER.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (468kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB IV.pdf - Published Version Download (58kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
	Text (THESIS) THESIS YUDHA SUNARTA SUIR FINAL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum humaniter internasional betujuan untuk memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaiaan bersenjata yang telah diatur dalam Hukum Den Haag sebagai dasar utama pengaturan alat serta tata cara perang dan Hukum Genewa sebagai pengaturan perlindungan korban perang. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum humaniter terdapat pemberlakuan prinsip proporsionalitas dalam batasan penggunaan pesawat tanpa awak (drone) sebagai alat perang dan memberikan keseimbangan disetiap prinsip yang terdapat dalam konvensi dan aturan hukum internasional. Drone bersenjata sebagai alat perang modern saat ini dimanfaatkan oleh Negara untuk melakukan serangan terhadap entitas hukum internasional lainya. Negara yang melakukan serangan dengan menggunakan senjata yang semakin modern, mengharuskan untuk dirumuskanya suatu aturan hukum humaniter internasional yang eksplisit guna menjaga pelaksanaan konvensi Den Haag dan Konvensi Genewa. Perkembangan alat perang modern juga harus memperhatikan prinsip prinsip yang terdapat dalam Konvensi hukum humaniter. Ketidakpatuhan terhadap prinsip humaniter tersebut khususnya prinsip proporsionalitas akan berdampak terhadap pihak yang tidak terlibat langsung seperti kasus serangan Drone Royal Air Force Inggris yang berakibat terhadap jatuhnya korban sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa akan melanggar hukum Genewa apabila tidak menerapkan Proporsionality Principle, maka dalam situasi perang ataupun non perang seharusnya tidak menjadi pembeda untuk penerapan prinsip ini. Berbagai kasus lain seperti peristiwa Wazir Tangi Provinsi Nangarhar Timur dan Serangan Amerika yang menargetkan Baitullah Mehsud di Pakistan. Oleh karena itu ada dua persoalan mendasar yaitu bagaimana pemberlakukan prinsip proporsionalitas di dalam situasi perang dan bagaimana pemberlakuan prinsip proporsionalitas pada Pasal 51 Protokol Tambahan I tahun 1977 di dalam situasi non perang. Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pada aturan dan prinsip prinsip hukum humaniter. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Kedaulatan Negara dan Obligations Erga Omnes yang memberikan hasil penelitian bahwa pada prinsip proporsionalitas dalam hal penggunaan senjata perang yaitu pesawat tanpa awak (drone) bersenjata haruslah merujuk pada aturan hukum humaniter internasional yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa, sinkronisasi terhadap hukum ini menjadi acuan apakah dapat dibenarkan penggunaan drone bersenjata dan kesesuaian terhadap pelaksanaan prinsip proporsionalitas itu sendiri. Kemudian penerapan prinsip proporsionalitas dalam situasi non perang adalah dapat diterapkan dan penting bagi prinsip kemanusiaan, tidak menjadi pembatas untuk membedakan situasinya dan mengesampingkan pertimbangan keuntungan militer dan kerugian sipil dengan cara mengurangi/membatasi kepentingan militer. Karena pada dasarnya prinsip prinsip hukum humaniter internasional adalah untuk menjaga kedaulatan negara, memberikan perlindungan bagi korban sipil dan stabilitas perdamaiaan antar entitas hukum internasional.

Actions (login required)

View Item