PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (KILLER ROBOT) SEBAGAI AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

DHIYAUL OKASHA, RAFIFA (2021) PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (KILLER ROBOT) SEBAGAI AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Robot pembunuh atau killer robot merupakan senjata baru yang memiliki autonomous weapon system di dalam programnya sehinggga dapat mendeteksi dan menyerang target tanpa adanya intervensi lebih lanjut dari manusia. Robot tersebut memiliki dampak positif karena semua kecanggihan yang ditawarkan dalam senjata teknologi ini, namun disisi lain robot pembunuh juga mamberikan dampak negatif yang akan merugikan manusia. Hal ini dikarenakan robot pembunuh merupakan sebuah isu baru yang hingga saat ini belum terdapat adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas mengenai pengembangan dan penggunaannya dalam sebuah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana pengaturan penggunaan robot pembunuh (killer robot) sebagai autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional? 2) Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (killer robot) di masa yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Pengaturan penggunaan robot pembunuh (killer robot) sebagai autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional sudah diatur, tetapi belum tegas dan spesifik. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I (AP I) Tahun 1977, maupun Convention on Certain Conventional Weapon (CCW) Tahun 1980; 2) Upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (killer robot) di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara membuat aturan yang jelas terhadap penggunaan robot pembunuh. Apabila penggunaan robot pembunuh menyalahi ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, maka terdapat dua pertanggung jawaban yang dapat dijadikan sanksi yaitu: Pertanggung Jawaban Negara (State Responsibility) dan Pertanggung Jawaban Individu (individual responsibility).

Actions (login required)

View Item