DINAMIKA HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2011-2019

IKHBAL, GUSRI (2021) DINAMIKA HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2011-2019. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (389kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV AKHIR) BAB IV AKHIR.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview
	Text (SKRIPSI IKHBAL GUSRI FULL) SKRIPSI IKHBAL GUSRI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Mahkamah Agung diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berdasarkan catatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, setidaknya terdapat lebih dari 62.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berdampak tumpah tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Buruknya regulasi tersebut berimplikasi pada hak-hak warga negara. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut ditempuh melalui pengujian di Mahkamah Agung. Beberapa persoalan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung seperti jangka waktu pemeriksaan perkara, sidang pemeriksaan yang tertutup, hingga pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi menjadi penghambat bagi pencari keadilan. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan, yaitu pertama, bagaimana konsep hak uji materil ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana dinamika hak uji materil di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011-2019. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Dari hasil penelitian terhadap 410 putusan hak uji materil dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri merupakan peraturan yang paling banyak diuji, terdapat objek peraturan perundangan-undangan yang diuji dengan menggunakan nomenklatur lain, proses pemeriksaan permohonan hak uji materil belum efisien, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UUD 1945 yang melampui kewenangannya, dan terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis memberikan saran untuk melakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak uji materil di Mahkamah Agung dan perlunya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung dalam kewenangan hak uji materil Kata kunci : Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Hak Uji Materil

Actions (login required)

View Item