PENGAWASAN PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG DI TANJUNG BALIK KABUPATEN 50 KOTA

Safira Lidia, Dinanti (2021) PENGAWASAN PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG DI TANJUNG BALIK KABUPATEN 50 KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (424kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTAK Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) untuk membina dan menyelenggrakan lalu lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar harus menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan jalan. Salah satu bentuk sarana yaitu berupa alat angkut Truk, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana merupakan jalan serta jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau dikenal dengan Jembatan Timbang adalah unit kerja yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu. Dengan demikian, setelah berpindah kewenangan dari Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan dengan dikordinasikan oleh Badan Pengawasan Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat selaku petugas penegak hukum, di Jembatan Timbang memiliki peraturan perundang-undang yang harus dijalankan dan ditaati oleh operator kendaraan, baik secara individual, kelompok, organisasi. Bagi yang melanggar ketentuan ini, tentu akan mendapatkan atau menerima sanksi hukum terhadap yang dilanggarnya. Seperti salah satu diantara aturan tersebut adalah penanganan ketentuan kelebihan muatan maka bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1)Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota, (2)Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Bali Kabupaten 50 Kota. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelelitian hukum yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jawaban bahwa prosedur penimbangan truk masuk ke lorong jembatan timbang kemudian akan di dapat hasil apakah muatan tersebut over dimensi dan di cocokkan dengan surat-surat. Karena menggunakan kemajuan teknologi e-money dan dokumen digital sehingga mempersulit pembukuan administrasi. Berdasarkan hal tersebut disarankan agar pemerintah tetap menyediakan transaksi manual karena tidak semua sopir dan pemilik truk mengerti perkembangan teknologi Kata Kunci: Pengawasan, Jembatan Timbang, Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota

Actions (login required)

View Item