Pengawasan Terhadap Izin Tukang Gigi di Kota Padang

Jelsita, Novi (2021) Pengawasan Terhadap Izin Tukang Gigi di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (304kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (546kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tukang gigi termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional, yang mana keahliannya didapatkan secara turun-menurun. Pengaturan mengenai tukang gigi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan ketentuan dimaksud pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Namun, dalam kenyataannya tukang gigi juga menawarkan jasa lainnya seperti pemasangan kawat gigi. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan terhadap izin tukang gigi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 10 Permenkes tentang Tukang Gigi yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? 2) Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, yaitu pengawasan langsung yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, pengawasan tidak langsung berupa penerimaan laporansecara berkala tiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dari tukang gigi terkait, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 2) Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang hanya berupa pembinaan dan saran untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Actions (login required)

View Item