SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KRIMINALISASI PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

Rahmat, Fajri SH (2014) SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KRIMINALISASI PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) 201411241441th_draf lengkap tesis1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (555kB)

Abstract

Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah berkembangnya motif-motif kejahatan baru yang memerlukan penanggulangan melalui hukum pidana. Kriminalisasi merupakan salah satu upaya penal untuk mengatasinya ketika suatu aturan hukum pidana yang ada tidak bisa menjangkau perbuatan tersebut. Maka penetapan suatu perbuatan menjadi kejahatan baru dirasa perlu demi terjaminnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sehingga kepentingan individu, masyarakat dan negara tidak terganggu dan dapat dipulihkan kembali seandainya perbuatan tersebut telah terjadi. Hal ini terlihat pada berkembangnya pornografi di tengah masyarakat yang dianggap bertentangan dengan moral dan kepribadian bangsa. Fenomena ini memprihatinkan karena konten-konten pornografi dapat diakses secara bebas melalui media cetak dan elektronik tanpa adanya pembatasan umur bagi yang melihat atau mengaksesnya. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, kriminalisasi pornografi melalui undang-undang tersebut menimbulkan masalah yakni perbedaan pendapat mengenai pengertian dan muatan pornografi yang berimplikasi pada sifat melawan hukum dalam rumusan ketentuan pidananya. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pandangan agama dan budaya terhadap tindak pidana pornografi di Indonesia, bagaimana dasar kriminalisasi pornografi dan bagaimana sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, penulis memusatkan perhatian pada masalah sifat melawan hukum terhadap kriminalisasi pornografi dengan menggambarkan fakta-fakta diiringi dengan interpretasi yang rasional. Selanjutnya, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas bahwa agama dan budaya Indonesia secara umum memandang pornografi sebagai perbuatan tercela walaupun terdapat penafsiran yang berbeda terhadap pornografi berdasarkan nilai-nilai yang dianut komunitas tertentu. Kriminalisasi pornografi adalah langkah tepat dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria mengkriminalisasi suatu perbuatan. Sifat melawan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Pornografi bersifat formil dan menjadi sifat melawan hukum materil dalam arti negatif untuk beberapa perkara tertentu yang diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Saran penulis dalam penelitian ini, diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Pornografi terutama mengenai sifat melawan hukum materil dalam arti negatif dalam bidang budaya, adat istiadat, seni, sastra, dan olahraga. Disamping itu, agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara pornografi memperhatikan sifat melawan materil dalam arti negatif

Actions (login required)

View Item