PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN DI PASAMAN BARAT

nur, asmah (2021) PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN DI PASAMAN BARAT. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK NUR ASMAH.pdf - Published Version Download (394kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (720kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV.pdf - Published Version Download (143kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (299kB) | Preview
	Text (DISERTASI FULL) DISERTASI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan Perusahaan Perkebunan di Pasaman Barat, menimbulkan dampak positif dan negatif baik dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakat. Keterlibatan perusahaan perkebunan dibidang ekonomi, mampu mendominasi pergerakan ekonomi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang. Namun dipihak lain menimbulkan pengaruh sosial,salah satunya berupa konflik yang berkepanjangan antara Masyarakat Adat dengan Perusahan Perkebunan. Permasalahan timbul ketika pihak Perusahaan Perkebunan tidak memenuhi perjanjian pembangunan plasma untuk masyarakat dan permasalahan lain adalah masyarakat adat menginginkan setelah masa Hak Guna Usaha habis, tanah ulayat kembali menjadi tanah ulayat mereka. Penelitian ini fokus pada tiga permasalahan yaitu,Pertama: Bagaimanakah proses pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan di Pasaman Barat, dilihat dari izin usaha, pelepasan hak dan pengurusahan HGUKedua: Bagaimanakah terjadinya sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat dan usaha penyelesaiannya, serta Ketiga: Bagaimana konsep penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan yang berkeadilan dimasa sekarang dan masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptis analitis.Menggunakan data primer yang berasal dari informan, diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dari dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama; dalam proses pemanfaatan tanah ulayat, Masyarakat Hukum Adat melalui Ninik Mamak tidak menyerahkan tanah ulayat secara langsung kepada Perusahaan Perkebunan,melainkan melalui Pemerintah Daerah. sehingga tidak ada hubungan langsung antara Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan Perkebunan. Kedua; Terjadinya sengketa karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, dan adanya keinginan Masyarakat Hukum Adat setelah masa HGU habis tanah kembalimenjadi tanah ulayatnya. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi dan secara litigasi. Ketiga; Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan yang berkeadilan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di masa sekarang dan masa akan datang adalah:Agar Pemerintah Pusat membuat Undang-undang khusus tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara non litigasi, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Tim Penyelesaian Sengketa, dengan melibatkan Lembaga Adat sebagai bentuk penyeimbang kepentingan antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak Penanam Modal. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Investasi Perkebunan ABSTRACT The existence of a plantation company in West Pasaman has had positive and negative impacts, both from the social and economic aspects of the community. The involvement of plantation companies in the economic field dominates the economic movement of the community which continues to grow and develop. But on the other hand, it creates social influences, one of which is in the form of prolonged conflicts between Indigenous Peoples and Plantation Companies. The problem that arises when the Plantation Company does not fulfill the plasma development agreement for the community and another problem is that the indigenous people want that after the period of the Cultivation Rights expires, the communalland will return to their communal land. This research focuses on three problems, namely, First: The process of using customary land for plantation business, seen from the West Pasaman permit, rights and Cultivation Rights management Second: the occurrence of conflicts in the use of customary land and its business, and Third: How is the concept of using it to resolve the use of customary land for business a just plantation now and in the future. This study uses empirical juridical research methods, analytical descriptive. Using primary data derived from informants, obtained directly from the source, either through interviews, observations, or reports from unofficial documents which are then processed. Secondary data derived from legal materials. The results showed that: First; In the process of utilizing ulayat land, the Customary Law Community through tradisional leader does not hand over communal land directly to the Plantation Company, but through the Regional Government. so that there is no direct relationship between the Indigenous Law Community and the Plantation Company. Second; The occurrence of disputes due to default, unlawful acts committed by plantation companies, and the desire of the Customary Law Community after the Cultivation Rights period expired the land returned to its communal land. Dispute resolution is carried out non-litigation and litigation. Third; Settlement of disputes over the use of communal land for equitable plantation business and to realize the welfare of indigenous and tribal peoples in the present and future are: So that the Central Government makes a special law on non-litigation settlement of communal land disputes, which is facilitated by the regional government and Dispute Resolution Team, involving Traditional Institutions as a form of balancing the interests between the Indigenous Law Community and the Investors. Keywords: Dispute Resolution, Communal Land, Plantation Investment

Actions (login required)

View Item