PENERAPAN ASAS KEADILAN PERSPEKTIF GENDER DALAM QANUN DI ACEH

Teuku, Saiful (2021) PENERAPAN ASAS KEADILAN PERSPEKTIF GENDER DALAM QANUN DI ACEH. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1.Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (357kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2.BAB I. Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) 3.Bab Akhir.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4.Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (596kB) | Preview
	Text (Bab Lengkap) 5.Tugas Akhir Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat perbedaan jenis kelamin yang dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat, keadilan berperspektif gender terwujud apabila pembedaan laki-laki dan perempuan yang dikarenakan konstruksi sosial tersebut tidak menyebabkan salah satu jenis kelamin mengalami perlakuan yang tidak adil. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan prinsip keadilan berperspektif gender dalam peraturan perundang-undangan, keadilan berperspektif gender dan kedudukan perempuan dalam Islam, penerapan indikator keadilan berperspektif gender dalam qanun di Aceh. penelitian ini melakukan perkajian terhadap penerapan asas keadilan berperspektif gender dalam substansi qanun di Aceh, maka penelitian ini dapat dikatagorikan sebagai penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif ini dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan (1) prinsip keadilan berperspektif gender dalam peraturan perundang-undangan berpedoman kepada ketentuan dalam CEDAW dengan menerapkan prinsip kesetaraan substantif melalui pendekatan kesamaan (sameness), proteksionis, dan korektif, prinsip non diskriminatif yang berkaitan dengan ideologi, tindakan, niat dan akibat seta prinsip kewajiban negara untuk menyediakan perangkat dan kewajiban penghormatan, pemenuhan dan perlindungan, tindakan affirmasi, uji kelayakan (due diligence) dan harmonisasi nasional. (2) Islam memperkenalkan konsep keadilan gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang sekaligus menjadi tujuan umum syari’ah mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S. An-Nahl ayat 90), keadilan perspektif gender dalam Islam telah ditetapkan dalam syariat yang yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat baik secara individu maupun berjamaah, sehingga jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali baik dari segi tekstual maupun kontekstual, dalam Pandangan Islam kedudukan perempuan adalah sama dengan laki laki sebagai manusia yang mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba (‘abid) dan sebagai representative Tuhan atau sebagai khalifah di bumi tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna (Q.S. Al-Hujurat ayat 13), dan hal ini terus diperjuangkan oleh para feminis muslim. (3) Dalam qanun pendidikan dan kesehatan sudah memasukkan prinsip prinsip keadilan gender namun masih netral gender berdasarkan indikator-indikator mengenai kesetaraan dan keadilan gender yang terdiri dari atas akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, prinsip keadilan perspektif gender belum diintegrasikan secara komprenhensif, dalam hal tertentu diperlukan adanya affirmative action guna menjamin agar keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai kata kunci : keadilan, perspektif gender, qanun Aceh ABSTRACT Gender is a concept that refers to the differentiation of the roles and responsibilities between men and women that occur as a result of gender differences that can change by social and cultural conditions in society, gender perspective justice is realized if the differences between men and women are due to the social construction does not cause one sex to experience unfair treatment. The purpose of this research are to find and explain the principles of justice with a gender perspective in legislation, gender perspective justice and the women position in Islam, the application of a gender perspective in the qanun in Aceh. The research shows that: (1) the principle of justice of a gender perspective in the laws and regulations is guided by the provisions in CEDAW by applying the principle of substantive equality through sameness, protectionist and corrective approaches, non-discriminatory principles relating to ideology, actions, intentions and consequences and principles of obligation the state to provide tools and obligations for respect, fulfillment and protection, affirmative action, due diligence and national harmonization .(2) Islam introduces the concept of gender justice which refers to the verses of the Qur'an which at the same time become a general goal of shari'ah to realize justice and virtue (Surah An-Nahl: 90), gender perspective justice in Islam has been established in the Shari'a which aims to human benefit in the world and in the hereafter both individually and in congregation, so that if there is an interpretation that is not in line with the principles of justice, then the interpretation must be reviewed both in terms of textual and contextual, in the Islamic view the position of women is the same as men as humans who have two capacities, namely as servants ('abid) and as a representative of God or as a leader on earth without distinguishing gender, ethnicity and skin color (Surah Al-Hujurat: 13), and this continues to be fought for by Muslim feminists. (3) In the education and health qanun, the principles of gender justice have been included but are still gender neutral, based on indicators on gender equality and justice consisting of access, participation, control and benefits, the principle of gender perspective justice has not been integrated comprehensively, in certain cases it is necessary affirmative action to ensure that gender justice and equality can be achieved . Key words: justice, gender perspective, Aceh qanun.

Actions (login required)

View Item