PELAKSANAAN PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI DALAM MENGHIMPUN PENERIMAAN PAJAK PUSAT

DENKO, GENDA ARION (2014) PELAKSANAAN PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI DALAM MENGHIMPUN PENERIMAAN PAJAK PUSAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2900.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (859kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi kas negara. Sebagai sumber kas negara yang paling besar, pemungutan atau penghimpunan pajak menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan unit vertikal dibawah Kementerian Keuangan. Untuk menghimpun pajak negara yang berada di daerah, Direktorat Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada unit vertikal dibawahnya, yaitu kepada setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai salah satu unit vertikal yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi juga diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan segala ketentuan berkaitan dengan penghimpunan penerimaan pajak dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Dalam Menghimpun Penerimaan Pajak Pusat 2) Apa saja kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam melaksanakan peran tersebut dan 3) Upaya apa yang dilakukan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi telah melaksanakan perannya dengan sangat baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 622/PMK.01/209 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan perannya, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi juga mendapatkan kendala atau hambatan. Kendala tersebut berupa kendala interen yaitu keterbatasan atau kekurangan Sumber Daya Manusia serta kendala eksteren yaitu lemahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi melakukan langkah untuk mengatasi kendala interen dengan melakukan penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia aparat penegak pajak serta melakukan langkah untuk mengatasi kendala eksteren dengan mengadakan penyuluhan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak serta. Adapun yang menjadi saran penulis kepada Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yaitu memberikan bimbingan teknis yang lebih terhadap KPP dan KP2KP sebagai instansi yang akan terjun langsung untuk memungut pajak, terus melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak, serta menambah atau mengoptimalkan kualitas aparatur perpajakan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Actions (login required)

View Item