KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI

M. Nauval, Hafiz (2021) KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam suatu rencana perkawinan sering muncul masalah dimana orang tua mempelai tidak merestui dan tidak ingin menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut dengan wali adhal. Apabila dalam hal yang benar-benar dipandang tidak memiliki alasan yang kuat, orang tua tidak menyetujui dan merestui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali seperti orang tua menolak atas dasar materi, pangkat dan jabatan serta bukan atas pertimbangan yang dibenarkan oleh syara’, maka perwalian dapat dimintakan kepada wali hakim. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi, ada beberapa calon mempelai yang terhalang oleh persoalan dimana orang tua atau wali pemohon tidak ingin menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anaknya. Maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) alasan-alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga dinyatakan wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode deskriptif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data ini adalah metode wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu data tidak berupa angka melainkan data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alasan diajukannya permohonan wali adhal karena alasan-alasan yang tidak sesuai syar’a seperti faktor pendidikan, pekerjaan, masa lalu, perjodohan, ketidaksukaan terhadap pribadi calon suami pemohon. Adapun alasan yang sesuai syar’a seperti beda agama, terdapat cacat fisik pada calon suami pemohon, dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Alasan-alasan yang tidak sesuai syara’ ini dijadikan sebagai acuan dan penguat hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal berdasarkan pertimbangan yuridis sesuai dengan pasal 19 KHI. Sosiologis berdasarkan faktor alasan si wali dan maslahah (manfaat) serta mencegah kemudharatan (keburukan) apabila para pihak tidak segera dinikahkan. Pertimbangan filosofis dimana perkawinan itu merupakan hal yang harus disegerakan kepada orang yang telah menyatakan kehendaknya, sehingga jika tidak disegerakan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan. Kata Kunci: Perkawinan, Wali Adhal, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item