KEWENANGAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TENTANG WANPRESTASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 578 K/PDT.SUS-BPSK/2020

Ranggi, Saputra (2021) KEWENANGAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TENTANG WANPRESTASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 578 K/PDT.SUS-BPSK/2020. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAb IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (842kB)

Abstract

ABSTRAK Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang semula diharapkan oleh semua pihak dapat memberikan solusi terutama dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul dari pelaksanaan undang-undang tersebut, akan tetapi dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam implementasinya. Kerancuan itu terjadi pada kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memeriksa dan mengadili sengketa konsumen, seperti hal nya dalam perkara yang timbul dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun (Apartemen Metropolitan Park), yang mana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020, salah satu amar putusannya adalah menyatakan BPSK Kota Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana ruang lingkup kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 terkait ketidakwenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara antara konsumen dengan pelaku usaha ketika terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian perkara wanprestasi bukanlah ruang lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dipertegas putusan-putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi). Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara a quo sudah tepat karena kewenangan penyelesaian perkara wanprestasi merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan kesepakatan para pihak dalam PPJB untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Kata kunci: Wanprestasi, PPJB, BPSK, Penyelesaian Sengketa

Actions (login required)

View Item