Sultan, Haziqa (2021) PENGAWASAN PEREDARAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki salah satu fungsi yakni melakukan pengawasan peredaran satwa liar, khususnya satwa liar dilindungi. Pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat bertujuan untuk melindungi satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan serta mencegah adanya perniagaan satwa yang dilindungi. Namun demikian pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik melihat dari data pengamatan sementara menunjukan bahwa masih banyak terjadi perniagaan satwa liar yang dilindungi. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat. Selanjutnya skripsi ini akan mengkaji dua masalah yaitu: 1) Bagaimana pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat?; 2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian adalah Kantor BKSDA Sumatera Barat dan Resort Konservasi Wilayah Padang. Ketentuan hukum tentang kewewangan pengawasan BKSDA Sumatera Barat diatur dalam Permen LHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Pengawasan peredaran satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah pre-emtif, preventif dan represif. Faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas. Tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat adalah dengan penindakan terhadap perniagaan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kata Kunci: Pengawasan, Satwa liar dilindungi, BKSDA
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 09 Jun 2021 07:15 |
Last Modified: | 09 Jun 2021 07:15 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/76311 |
Actions (login required)
View Item |