PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MY-JEK DI KOTA SOLOK

Fakhril, Rafi'i (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MY-JEK DI KOTA SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Updated Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam ketentuan umum dari angkutan sewa khusus, praktiknya mengenai izin usaha dan hak serta kewajiban oleh para pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang ditentukan. Seperti halnya kecacatan hukum yang masih dialami oleh MY-JEK sebagai transportasi online daerah. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, bagaimana kedudukan hukum MYJEK sebagai transportasi berbasis aplikasi di Kota Solok, kedua, bagaimana pertanggungjawaban serta perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi berbasis aplikasi (MY-JEK) di Kota Solok. Metode yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan : Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan pendaftaran terhadap Nomor Induk Berusaha ( NIB ) selaku identitas pelaku usaha ditemukan tidak terdaftar pada laman Tracking NIB, Maka MY-JEK dalam izin usahanya bisa dikatakan cacat hukum karna syarat utamanya tidak terpenuhi, sedangkan kedudukan hukum dari MY-JEK itu dapat dikatakan belum berbadan hukum karna salah satu syarat untuk mendaftarkan NIB haruslah berbadan hukum. Kedua, dalam pertanggungjawaban serta perlindungan hukum yang diberikan MY-JEK terhadap konsumen berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga kedepannya, MY-JEK harus mendaftarkan usahanya sebagai badan hukum agar memperoleh NIB serta memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item