PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Deby, Septia (2021) PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (332kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Abstrak Indonesia banyak memiliki produk-produk yang bercirikan indikasi geografis. yang salah satunya produk yang dihasilkan dari alam yang menunjukkan asal aslinya barang diwilayah Negara anggota atau suatu daerah diwilayah negara anggota dimana kualitas, reputasi atau ciri-ciri benda tersebut memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan suatu hasil karya intelektula manusia berupa ide yang mewujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan karya ilmu pengetahuan, sastra, seni, desain kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas tanaman. HKI sebagai instrument hukum yang digunakan untuk melindungi HKI dapat dibagi menjadi 2 cabang yaitu Hak cipta dan Hak kekayaan industri yang terdiri dari Hak merek, Hak dagang, Hak indikasi geografis, Hak desain industri, Hak paten, Hak desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, control terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa : Indikasi geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sangat pentingnya pendaftaran produk dengan indikasi geografis, sebagai penadaan terhadap produk yang telah resmi di daftar menjadi suatu indikasi geografis. Masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan Hak Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional?, bagaimana penerapan ketentuan TRIPs terkait Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional?. Tipe penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang berdasarkan bahan hukum. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dirperoleh studi kepustakaan atau library research dan bahan yang di kumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara untuk pendaftaran hak yang dimiliki pendaftar, siapa pihak yang memengang hak tersbut akan mendapatkan keuntungan dari pendaftaran komoditas. Indikasi geografis diatur dalam beberapa perjanjian atau konvensi internasional anatara lain Konvensi Paris, The Madrid, perjanjian The Lisabon dan perjanjian TRIPs. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement estabilishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagngan dunia). Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah suatu instrument hukum yang melindungi indikasi gegrafis di Indonesia. Dan juga Pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geofgrafis yang terdapat Pasal 3 dan Pasal 11 syarat dan tata cara permohonan. Pemeriksaan substansif dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 permohonan pemeriksaan substantif dengan mengisi formulir permohonan rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kuasanya. Kata Kunci : Indikasi Geografis, Hukum Nasional, Hukum Internasional

Actions (login required)

View Item