PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI DALAM PERKARA NOMOR 0123/PDT.P/2018/PA.BKT

cetri, geofani (2021) PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI DALAM PERKARA NOMOR 0123/PDT.P/2018/PA.BKT. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (452kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB IV.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (223kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM PERKARA NOMOR 0123/PDT.P/2018/PA.BKT Tesis S2, OlehCetriGeofani, NIM 1720123001, 96 Halaman, 2020, Pembimbing : Dr. H. NAJMI, SH, MH, dan Dr. YASNIWATI, SH, MH ABSTRACT Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang terjadi dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 0123/PDT.P/2018/PA.BKT, dimana pemohonan mengajukan Penetapan Ahli Waris atas Harta Warisan milik Almarhum Jon Hendri yang meninggal dan tidak memiliki hubungan perkawinan, keturunan (anak) dan orang tua yang telah meninggal. Rumusan Masalah yang dibahas adalah tentang Apa yang melatarbelakangi Ahli Waris mengajukan Permohonan yang objek Perkaranya diluar Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Bagaimana proses Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang objek Perkaranya diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam menjawab permasalahan penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif dengan dukungan data primer dansekunder yang dikumpulkan melalu wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian sekaligus kesimpulan dari penelitan ini adalah bahwa alasan Ahli Waris mengajukan Permohonan yang objek Perkaranya diluar Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi karena Ahli Waris sebagian besar berada di Bukittinggi sehinggaPermohonan ini dapat dilakukan pada Pengadilan Agama Bukittinggi walau berada diluar Yurisdiksinya Pengadilan Agama Bukittinggi karena Pengadilan Agama bertugas dan berwewenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atau orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, kewarisan , wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Adapun proses PenetapanAhliWarisolehPengadilan Agama Bukittinggi yang objek Perkaranya diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi denganmerujukpadaAl-quran Surat Annisa Ayat 176 yaitu pewaris yang telah meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak disebut Kalalah, serta ketentuan Pasal 171, pasal 173 dan pasal 185 KHI yang menyatakan pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jon Hendri dan berhak mewarisi harta peninggalannya. Kata Kunci: PenetapanAhliwaris, Yurisdiksi, Pengadilan Agama Bukittinggi DETERMINATION OF HERITAGE EXPERTS BY THE BUKITTINGGI RELIGIOUS COURT IN CASE NUMBER 0123 / PDT.P / 2018 / PA.BKT Master's Thesis, By CetriGeofani, NIM 1720123001, 96 Pages, 2020, Advisor Dr. according to the UN title Dr. H. NAJMI, SH, MHand Dr. YASNIWATI, SH, MH ABSTRACT Inheritance law is part of kinship law which plays an important role, even determines and reflects the kinship system prevailing in society. As happened in the Decision of the Bukittinggi Religious Court Number: 0123 / PDT.P / 2018 / PA.BKT, where the applicant filed an Inheritance Determination of the Inheritance of the late Jon Hendri who died and was not related to marriage, descendants (children) and parents who has died. The formulation of the problem discussed is about what is the background of the heirs filing an application whose object of the case is outside the jurisdiction of the authority of the Bukittinggi Religious Court and how the process of determining heirs by the Bukittinggi Religious Court whose object case is outside the jurisdiction of the Bukittinggi Religious Court. In answering the research problem, an empirical juridical approach is used and the nature of descriptive research is supported by primary and secondary data collected through interviews and literature studies and then analyzed by qualitative analysis. The results obtained from the research as well as the conclusions of this research are that the reason for the Inheritance for filing an application that the object of the case is outside the jurisdiction of the authority of the Bukittinggi Religious Court is because most of the heirs are in Bukittinggi so that this application can be made at the Bukittinggi Religious Court even though it is outside the jurisdiction of the Bukittinggi Religious Court. because the Religious Courts have the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level or people who are Muslim in the fields of: Marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah, and shari'ah economics. As for the process of determining the heirs by the Bukittinggi Religious Court, the object of the case is outside the jurisdiction of the Bukittinggi Religious Court by referring to the Al-Quran Surah Annisa Verse 176, namely that heirs who have passed away no longer have parents and have no offspring or children called Kalalah, and the provisions of Article 171, article 173 and article 185 KHI which state that the applicant is the legal heir of the late Jon Hendri and has the right to inherit his inheritance. Keywords: Determination of Heirs, Jurisdiction, Bukittinggi Religious Court

Actions (login required)

View Item