PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DAN MASALAH REKRUTMEN KPPS: STUDI KASUS DI KPU KOTA PADANG

Vini, Marlina (2020) PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DAN MASALAH REKRUTMEN KPPS: STUDI KASUS DI KPU KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (169kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI Penutup) BAB akhir.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) Skripsi Full Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum serentak tahun 2019 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berperan penting dalam menjamin hak politik masyarakat, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, beserta Badan Ad Hoc. Pada Pemilu 2019, banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah, terutama di Kota Padang yang mana harus melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 kecamatan. International IDEA Handbook mengatakan bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilu harus dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses Pemilu, yang mana terdapat dalam Prinsip-prinsip pedoman utama sebagai dasar bagi penyelenggaraan kepemiluan dan sangat esensial untuk menjamin integritas proses Pemilu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan perihal pembentukan dan pelatihan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa banyaknya PSU di Kota Padang terjadi karena keteledoran dari KPPS sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Kesalahan terjadi diakibatkan KPPS yang melupakan Bimbingan Teknis yang diberikan, serta ketidakpahaman KPPS terhadap aturan dan prosedur. Selain itu, KPPS termakan hoax yang beredar pada hari pencoblosan, membuat banyaknya orang yang memaksa memilih tapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai pemilih yang diperbolehkan oleh KPPS. Ini menandakan ketidaktegasan dari KPPS dalam mengambil keputusan. Namun secara keseluruhan, KPU Kota Padang beserta Badan Ad Hoc sudah menjalankan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, Kinerja KPU Kota Padang

Actions (login required)

View Item