URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN 2020

Gerry Kurnia, Dichi (2021) URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (242kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (460kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (373kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan alasan kemanusian, melihat kondisi lapas yang kelebihan kapasitas akan menyulitkan untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga akan beresiko atas keselamatan narapidana dan anak. Kebijakan pemerintah melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini mendapat banyak perhatian publik, beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, Pertama, apakah urgensi pengaturan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana pada era Covid-19 menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kedua, bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era Covid-19 menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan yang didapatkan kemudian diolah secara sistematis dan dikaitkan dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwasannya pentingnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas. Kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi ini dapat mencegah serta menanggulangi penyebaran dan penularan Covid-19 di lapas yang kelebihan penghuni, telah berdampak untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni hingga 30%. Namun disamping tercapainya tujuan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dilihat dari sisi tujuan pemidanaan yang didapatkan narapidana dan anak tidak optimal dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi ini. Serta pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era Covid-19 dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara daring tentu berbeda sebelum adanya pandemi, terihat pemerintah terkendala dalam implementasinya baik itu dari segi sumber daya manusia dari bapas selaku pengawas tentu dari narapidana juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk prosesnya. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Narapidana, Asimilasi, Covid-19, Pengawasan, Pemasyarakatan.

Actions (login required)

View Item