DINAMIKA PEMERINTAHAN DI NAGARI SUMPUR KUDUS

WELL, PUTRA HERMAN (2014) DINAMIKA PEMERINTAHAN DI NAGARI SUMPUR KUDUS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full text) 201411221045nd_skripsi untuk di upload ke website pustaka unand.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (827kB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini memberikan gambaran tentang Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi pada tahun 1983 di seluruh wilayah administrasi sumatera barat (Sumpur Kudus) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Pemerintahan Desa yang telah membawa perubahan signifikan, pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kalangan adat sebagai lembaga demokratis yang bebas dari interfensi lembaga eksekutif amaupun legislatif (Wali Nagari dan BPAN) telah kehilangan tajinya dalam hal kepemimpinan. Dalam penulisan ini juga menguaraikan seperti apa dampak dari pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumpur Kudus sehingga timbulnya keinginan untuk kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari pada tahun 2001. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, dimana metode ini diawali dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk melihat mencari bahan primer maupun bahan sekunder berupa data tertulis, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mewawancarai narasumber yang menjadi objek penelitian dengan metode sejarah lisan. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi telah merobah pola pikir masyarakat, ketidak mampuan sumberdaya manusia desa dalam menjalankan pemerintahan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga pada tahun 2001 dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan adanya Peraturan Daerah Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari diharapkan bisa mengembalikan kearifan lokal yang dahulunya telah di pegang teguh oleh masyarakat adat yang dikenal dengan Pemerintahan Nagari yang berpegang teguh kepada adat istiadat. Selanjutnya pemekaran nagari Sumpur kudus Selatan merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintahan nagari untuk mengefisienkan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran ini dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Sumpur Kudus. Pemekaran nagari tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan yang rumit, sehingga menghasilkan keputusan yang bisa mempermudah masyarakat dimasa berikutnya

Actions (login required)

View Item