Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Pernando, Simbolon (2021) Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (355kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir Penutup) Bab Akhir Penutup.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
	Text (Full Tesis) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (975kB)

Abstract

Dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri kelas IA Padang sebagaimana Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, para pihak bersengketa telah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian, kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa isi surat perdamaian untuk dibuatkan akta perdamaian, kemudian Majelis Hakim Pada hari Senin, 2 April 2018 membacakan Putusan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut. Namun, salah satu pihak tidak menjalankannya sehingga dilakukan permohonan Eksekusi Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang akan tetapi tidak ada kepastian hukum, seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak itu untuk melaksanakan Putusan dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebagaimana dijamin dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR. Permasalahan dalam penelitian adalah : 1. Eksekusi Putusan PHI yang memuat isi akta perdamaian, 2. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi Putusan yang memuat isi akta perdamaian, 3. Upaya pengefektifan eksekusi Putusan yang harus dilakukan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (Fact Finding), yang menuju pada identifikasi (problem identification) yang akhirnya ke penyelesaian masalah (problem solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Yayasan tidak menjalankan kewajiban sesuai isi akta perdamaian dalam Putusan tersebut, kemudian Pengadilan juga tidak mampu mengeksekusi putusan karena tidak adanya anggaran dari Negara padahal UU PPHI telah menegaskan bahwa biaya eksekusi adalah gratis. Kendala yang dihadapi adalah Pengadilan tidak menemukan barang atau aset milik Yayasan dalam Isi Akta Perdamaian, sehingga Pengadilan tidak mampu melakukan sita eksekusi. Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pihak Penggugat dalam pembuatan Surat Perjanjian Perdamaian seharusnya mencantumkan dan memuat jelas harta benda atau aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan, agar dapat dijadikan jaminan sita eksekusi apabila pihak Yayasan tidak melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian. Ketua Pengadilan melalui Panitera dan Jurusita seharusnya mampu melaksanakan wewenang eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa terbebani oleh tidak adanya anggaran biaya eksekusi. Ketua Pengadilan harus membuat pedoman khusus bagi internal Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan atau dengan kata lain terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item