Penguatan Pajak Daerah Ditinjau dari Perspektif Wajib Pajak dan Dinas Pengelola Pajak Daerah (Studi Kasus pada Wajib Pajak dan Dinas Pengelola Pajak Daerah di Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat)

Septia, Heriyanti (2021) Penguatan Pajak Daerah Ditinjau dari Perspektif Wajib Pajak dan Dinas Pengelola Pajak Daerah (Studi Kasus pada Wajib Pajak dan Dinas Pengelola Pajak Daerah di Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstract.pdf - Published Version Download (360kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (472kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (334kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (549kB) | Preview
	Text (Full Text Skripsi) Fulltext Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sejauh mana kepercayaan Wajib Pajak terhadap Dinas Pengelola Pajak Daerah dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah; (2) Mengetahui kedudukan Dinas Pengelola Pajak Daerah dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak; (3) Mengetahui pelayanan yang diberikan Dinas Pengelola Pajak Daerah dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah. Penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis menggunakan teori Slippery Slope Framework dan Model Economic Detterence. Wawancara mendalam dengan pejabat Dispenda dan BPKAD digunakan sebagai instrumen pengumpulan data, dilengkapi dengan data sekunder dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki perbedaan. Wajib Pajak di Kota Padang cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi disbanding Wajib Pajak di Kabupaten Pasaman Barat. Otoritas Pajak selama menjalankan pengaturan pajak telah berhasil menciptakan lingkungan pajak dengan masyarakat yang sadar pajak. Otoritas pajak memiliki kedudukan tertinggi di mata masyarakat. Fungsi Otoritas Pajak sebagai penyedia layanan umum di Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat sudah terpenuhi. Kata Kunci: Kepercayaan Wajib Pajak, Slippery Slope Framework, Model Economic Detterence, Otoritas Pajak, Kedudukan, Fungsi.

Actions (login required)

View Item