PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

Bayu, Fernanda (2021) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penadahan hasil pembalakan liar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 4 yang berbunyi “Pembalakan liar adalah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Penadah kayu tidak dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 secara eksplisit, tetapi ada pasal yang unsur-unsur pelanggarannya sebagai penadahan kayu yaitu Pasal 12 huruf k, l, dan m. Salah satu permasalahan adalah proses penegakan hukum yang belum bisa menyentuh segala pihak yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar, polisi hanya bisa menjerat supir yang membawa kayu, padahal pembalakan liar sendiri melibatkan banyak pihak baik itu dari si penebang sampai kepada si penadah kayu. Penadah kayu adalah orang yang paling dekat dilacak keberadaannya, tetapi pada fakta di lapangan kepolisian kesulitan untuk menjerat si penadah kayu menjadi tersangka. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Kedua, bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar? Ketiga, apakah kendala dalam menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana dalam pengembangan kasus pembalakan liar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dalam melaksanakan peran sebagai penyidik kepolisian, Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat telah melakukan upaya pemberantasan berupa penyelidikan dan penyidikan, untuk meminimalisir peredaran kayu ilegal kepolisian melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar, melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kehutanan dan undang-undang terkait. Dalam menetapkan tersangka penadahan penyidik kepolisian dari Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat memakai dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf c dan Pasal 87. Kendala dalam menetapkan pelaku penadah sebagai tersangka pada kasus pembalakan liar dari faktor internal adalah kurangnya dana, fasilitas prasarana, anggota dan kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan jenis-jenis kayu sebagai alat bukti. Pada faktor eksternal yang menjadi kendala adalah adanya modus operandi baru, kurangnya saksi, alat bukti, serta kerja sama dengan masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan peran aktif bukan hanya dari kepolisian tetapi peran dari masyarakat serta instansi pemerintahan terkait juga diperlukan. Polisi juga diharapkan harus memiliki satuan tugas khusus yang dapat bergerak serentak untuk menangkap pelaku pembalakan liar yang menggunakan modus operandi baru yang nanti akan berakibat kepada kerugian negara. Kata kunci: penyidik, polisi, penadah kayu, dan pembalakan liar

Actions (login required)

View Item